Laman

INVESTASI PROPERTI PASTI UNTUNG !!! Paket Kebun Jabon Rp.195 juta SHM di Sukanegara Cianjur Siap Panen tiap tahun




Image result for kebun jabon siap panen
Dijual Paket Kebun Jabon SHM 2500 M2 DI Sukanegara Cianjur Siap Panen tiap tahun 
Dengan rincian pohon sbb:

Keliling lingkar
 70 cm up             60 pohon
55 - 70 cm           60 pohon
40 - 55 cm           60 pohon
20 - 40 cm           60 pohon
pohon baru         675 pohon
Total                   915 pohon

Estimasi hasil panen :

th.1 : 42 juta
th.2 : 42 juta
th.3 : 42 juta
th.4 : 42 juta
th.5 : 507.5 juta
th.ke 6 :30 juta
th.ke 7 :30 juta
th ke 8 : 30 juta
th ke 9 : 30 juta
th ke 10 : 407,5 juta
total : 1,203 Milyar

Dengan modal 195 juta akan mendapatkan potensi penghasilan 1,203 Milyar selama 10 tahun ditambah kenaikan harga tanah

dengan asumsi harga kayu jabon 1 jt/ m3 ,Dan pada kenyataannya harga kayu naik terus setiap tahun.
sudah ada Kerjasama dengan pabrik sehingga hasil panen langsung dibeli oleh pabrik.
ada back up resiko apabila ada bencana alam,kebakaran, diganti dengan pohon yg usia nya yang sama.
Gratis biaya perawatan,pemeliharaan dan proses panen dan dikelola oleh tim ahli kehutanan.
Pembeli akan mendapatkan sertifikat tanah SHM dan Sertifikat Pohon Jabon sebagai bukti legalitasnya .

untuk survey ke lokasi harap dengan perjanjian terlebih dahulu

unit kebun Jabon terbatas Tinggal 1 lagi siapa cepat dia dapat

SBY berharap Presiden Jokowi lanjutkan program menanam pohon

SBY berharap Presiden Jokowi lanjutkan program menanam pohon
Bandung (ANTARA News) - Mantan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Program Menanam 1 Miliar Pohon yang diusung oleh dirinya saat memimpin Indonesia selama 10 tahun bisa dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya berharap Presiden Jokowi bisa meneruskan program menanam pohon untuk jumlah besar demi keberlangsungan anak cucu kita," kata SBY saat memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Universitas Padjadjaran Ke-58, di Gedung Graha Sanusi Hardjadinata Kota Bandung, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, SBY memberikan orasi ilmiah dengan judul "Pertumbuhan, Pemerataan dan Keberkelanjutan Trilogi Pembangunan Abad Ke-21".

Ia menuturkan, awalnya program penanam pohon yang dicanangkan oleh dirinya saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah satu juta pohon.

"Namun kemudian saya tingkatkan menjadi satu miliar di periode selanjutnya," kata dia.

Menurut dia, alasan pihaknya mencanangkan program tersebut ialah demi keberlangsungan bumi dan generasi penerus bangsa ini.

"Dan selama 10 tahun terakhir ini dunia dan sejumlah negara belum sangat serius untuk bersatu menghadapi perubahan iklim. Saya berharap ke depannya kita harus bersatu menghadapi perubahan iklim ini," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, saat ini juga perluu dimiliki konsep baru tentang pembangunan, protokol baru pemanasan global.

"Harus ada aksi baru dan nyata yang dilakukan oleh bangsa ini terkait trilogi pembangunan ini," kata dia.

Pihaknya juga mengapresiasi Universitas Padjadjaran yang dinilainya memiliki kepedulian tinggi dan aktif memberikan kontribusi dalam konsep pembangunan dan global kolaborasi dalam perubahan iklim ini.

Menuju Indonesia Hijau

Jakarta, 26 April 2013 – Hari ini, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA membuka pertemuan nasional Sosialisasi Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati, perwakilan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten, Kementerian Dalam Negeri serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Program  Menuju Indonesia Hijau (MIH) dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2006. Tujuannya sebagai alat untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Fokus program MIH adalah mengukur perubahan tutupan vegetasi di kawasan lindung di daerah yang pengelolaannya dikendalikan oleh pemerintah kabupaten serta untuk melihat sejauh mana intervensi pemerintah daerah dalam menanggulangi ancaman degradasi lahan di kawasan berfungsi lindung.
Beberapa Bupati yang hadir dalam pertemuan ini telah memperoleh Penghargaan Raksaniyata Tahun 2012 sebagai wujud apresiasi Program Menuju Indonesia Hijau Kementerian Lingkungan Hidup atas prestasinya dalam upaya mempertahankan dan menambah tutupan vegetasi di wilayahnya. Pada kesempatan ini, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyampaikan “Penghargaan Raksaniyata diharapkan dapat menguatkan komitmen dan motivasi pimpinan daerah untuk terus berupaya meningkatkan kerja keras kita terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup.” Lebih lanjut disampaikan, bahwa Program MIH merupakan salah satu komponen utama dalam penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), selain termasuk salah satu program prioritas nasional yang pelaksanaannya dipantau oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4).
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan mendukung pemerintah untuk memenuhi target 26 % penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2020. Hal ini sesuai mandat Peraturan Presiden N0. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dimana sudah 21 kabupaten yang telah menghitung reduksi Emisi Gas Rumah Kaca.  Data Kementerian Kehutanan melaporkan angka deforestasi rata-rata tahunan periode 2006-2009 mencapai 0,83 juta ha per tahun. Deforestasi terbesar terjadi di dalam kawasan hutan mencapai 73,4% sedangkan diluar kawasan hutan, sebesar 26,6%. Sementara lahan kritis, dilaporkan seluas 27,2 juta ha pada tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu seluas 30,1 juta ha.
Dari interpretasi citra satelit oleh KLH tahun 2011, penutupan lahan bervegetasi di di hutan lindung dan kawasan berfungsi lindung yang mencakup sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan yang memiliki kelerengan > 40% yaitu di beberapa pulau cukup rendah seperti Pulau Sumatera sebesar 9,70% dari total luasan Pulau Sumatera, Pulau Jawa sebesar 2,78%, Pulau Kalimantan sebesar 10,45%, Pulau Bali Nusa Tenggara sebesar 10,96%, Pulau Sulawesi sebesar 21,97%, Pulau Maluku sebesar 15,65% dan Pulau Papua sebesar 19,06%.
Program MIH diharapkan dapat merespon kondisi tersebut sehingga dapat menurunkan laju deforestasi dan mencegah bertambahnya luasan lahan kritis. Respon ini dapat berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tiap Tahun 4 Juta Hektare Hutan Rusak


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasaran penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sampai tahun 2010, kerusakan hutan kita mencapai 4 juta hektare per tahun. Angka ini jauh lebih besar dari yang dirilis oleh pemerintah.
Zenzi Suhadi, Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi mengatakan bahwa jumlah kerusakan hutan yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang disebut oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, ataupun pemangku kepentingan lainnya.
"Kerusakan terbesar sebenarnya adalah kesalahan pemerintah dengan memberikan kemudahan dalam mengeluarkan izin pinjam pakai untuk kepentingan bisnis pertambangan dan perkebunan," ujar Zenzi kepada KONTAN, Minggu (4/11) 
Ia mengatakan, pemerintah cenderung terpaku pada konsep melindungi kawasan hutan, bukan melindungi ekologi yang ada di dalam hutan. "Padahal fungsi ekologi dalam hutan sangat penting, jika ekologi itu rusak, praktis hutan itupun rusak," tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa proyek-proyek rehabilitasi hutan yang selama ini didengungkan pemerintah tak pernah terealisasi. 
Berdasarkan catatan Walhi, pada awal tahun 2012, Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan izin prinsip dan pinjam pakai terhadap 1.156 ijin pertambangan yang tumpang tindih dan bersinggungan dengan kawasan hutan seluas 2,3 juta hektare. 
Sebelumnya, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kajian Hukum dan Penegakan Hukum Satgas Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)  Mas Ahmad Santosa mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 498.000 hektare hutan setiap tahun sejak tahun 2000-2010. 
Menurutnya jumlah itu sama dengan, setiap enam hari hutan yang rusak seluas kawasan Manhatan di New York, "Atau jika lebih ekstrim lagi, setiap dua detik, hutan kita rusak seluas lapangan tenis," ujarnya
Untuk meminimalisir kerusakan hutan itu, ia bilang bahwa Satgas REDD+ telah mengedepankan penegakan hukum terutama di sembilan provinsi yang memiliki hutan yang cukup luas.
"Biasanya jika wilayah hutan luas, maka kerusakannya tinggi," ujarnya akhir pekan lalu.
Sembilan provinsi itu adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus disertai tata kelola izin dengan Pemerintah Provinsi dan dinas kehutanan daerah. Salah satunya dengan mengaudit izin hutan untuk  perkebunan dan pertambangan.
Sanksi tegas menurutnya sudah diterapkan. Selain pidana, ada sanksi administratif berupa pencabutan izin merupakan pardigma baru dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.
"Gubernur bisa mencabut izin pelaku usaha kehutanan karena ketidakmampuannya menjaga ekosistem hutan," katanya

Menhut Berani Jamin Investasi Tanam Pohon Paling Menguntungkan

Jakarta -Perusahaan penanaman hutan menawarkan investasi lahan pohon dengan keuntungan berlipat-lipat. Menanggapi tawaran investasi ini, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menegaskan investasi pohon termasuk janis jati lebih menguntungkan daripada investasi lain.

"Saya mendukung penuh kegiatan bisnis di sektor kehutanan. Itu lebih menguntungkan dari investasi manapun," kata Zulkifli ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Selain pohon jati, ia mencontohkan kini juga ada pohon sengon yang bisa ditanam dengan investasi murah namun dengan keuntungan yang berlipat-lipat setelah beberapa tahun pasca tanam.

"Bayangkan sengon itu bibitnya Rp 100, 5 tahun jadi Rp 300.000. Pokoknya keuntungannya berlipat-lipat jauh dari investasi yang lain. Kalau ada kelompok investasi apakah jati, sengon, dan lain sebagainya pasti sangat menguntungkan," tegasnya.

Ia juga menambahkan, investasi di bidang kehutanan ini minim risiko, bahkan cenderung tidak ada risiko asalkan pengurus atau perusahaan yang mengelola ini tidak bermasalah. Selain itu, masyarakat juga bisa mengelola sendiri investasi pohonnya.

"Menanam pohon itu nggak ada risikonya. Tinggal menyiram saja. Yang risiko itu ya pengurusnya. Cek pengurusnya benar apa tidak," tegasnya.

Menurutnya berinvestasi pohon di Indonesia sangat menguntungkan dibandingkan melakukan hal sama di negara lain. Indonesia punya keunggulan karena kawasan tropis.

"Kita modalnya tanah sepanjang tahun ada sinar matahari, 5 tahun sudah bisa panen. Di Eropa, Amerika itu 100 tahun kita 5 tahun. Kalah semuanya," katanya.

Selain itu, menanam pohon merupakan kegiatan investasi yang terbarukan, artinya tak akan habis proses siklusnya. Sedangkan investasi mineral seperti pertambangan ada batas habisnya,

"Investasi yang lain kalah semua, emas diambil habis," tegasnya.

Sumber : www.finance.detik.com